JAKARTA - Anggota
Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengecam berkibarnya bendera Tiongkok di
Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan pada acara peletakan batu pertama
pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT
Wanatiara Persada, sebuah perusahaan asing asal Tiongkok.
Apalagi info yang ia dapatkan kalau
bendera Cina lebih besar dari bendera Indonesia, karenanya hal itu telah
melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
"Mengibarkan bendera Cina dan itu
tidak etis, apalagi ukurannya lebih besar dari bendera Indonesia," ujar
Tamliha kepada JawaPos.com, Sabtu (26/11).
Oleh sebab itu politikus Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta aparat kepolisian segera
melakukan investigasi dan memanggil pihak-pihak terkait.
"Iya harus diusut, saya berharap polisi segara memanggil pimpinan perusahannya," katanya.
Oleh sebab itu politikus Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta aparat kepolisian segera
melakukan investigasi dan memanggil pihak-pihak terkait.
"Gubernur di sana sensitif terkait isu-isu yang menimbulkan masalah dampaknya kepada rasisme," pungkasnya.
Sebelumnya, insiden yang memiriskan
tersebut terjadi saat acara peletakan batu pertama pembangunan smelter
milik PT Wanatiara Persada, investor asal Cina di Pulau Obi pada Jumat
(25/11). Peresmian itu sendiri dihadiri dan dilakukan langsung oleh
Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba dan Bupati Halmahera Selatan
Bahrain Kasuba.
Insiden yang mencoreng kewibawaan
bangsa itu baru diketahui menjelang tibanya kapal KM Sumber Raya 04 yang
membawa rombongan gubernur dan Forkominda Malut di dermaga milik
perusahaan asal Cina tersebut. Intelejen TNI AL menerima informasi
adanya bendera Cina yang berkibar sejajar dengan bendera Indonesia di
lokasi acara. Tidak hanya sejajar, bendera Cina tersebut juga jauh lebih
besar ukurannya dari bendera Merah Putih.
Sebelum kapal merapat, Pasintel
Lanal Ternate Mayor Laut (P) Harwoko Aji langsung memerintahkan anak
buahnya Sertu (Mar) Agung Priyantoro untuk mengambil tindakan menurunkan
bendera yang dimaksud.
Namun begitu Sertu (Mar) Agung
Priyantoro merapat ke lokasi acara, ternyata bendera Cina tersebut
tengah diturunkan oleh sekuriti PT WP. Peristiwa ini dianggap melanggar
PP nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera kebangsaan asing dan
UU nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta
Lagu Kebangsaan.

Posting Komentar